Mulai paling lambat 30 Juni 2025, pemerintah akan mengganti sistem kelas rawat inap BPJS Kesehatan yang selama ini terbagi dalam Kelas 1, 2, dan 3. Sistem baru ini dinamakan KRIS (Kelas Rawat Inap Standar), yang akan berlaku secara bertahap di seluruh fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan.
Kebijakan ini merupakan bagian dari upaya reformasi sistem jaminan kesehatan nasional, dengan tujuan untuk menciptakan kesetaraan layanan kesehatan bagi seluruh peserta BPJS Kesehatan. Dalam sistem KRIS, tidak lagi ada perbedaan hak rawat inap berdasarkan iuran, tetapi layanan tetap disesuaikan dengan kemampuan dan fasilitas rumah sakit.
Apa Itu KRIS?
KRIS atau Kelas Rawat Inap Standar adalah sistem baru dalam layanan BPJS Kesehatan yang menekankan pada standar minimal layanan rawat inap yang harus dipenuhi oleh setiap rumah sakit. Artinya, fasilitas ruang rawat inap, jumlah tempat tidur dalam satu ruangan, serta layanan pendukung lainnya harus memenuhi standar tertentu yang telah ditetapkan pemerintah.
Setiap rumah sakit yang bekerja sama dengan BPJS wajib melakukan penyesuaian terhadap fasilitasnya agar sesuai dengan 12 indikator layanan standar yang ditentukan dalam Permenkes. Beberapa indikator tersebut antara lain jumlah maksimal tempat tidur dalam satu kamar, ventilasi, pencahayaan, dan akses pasien terhadap kamar mandi yang layak.
Alasan Diterapkannya KRIS
Penerapan KRIS bukan semata-mata perubahan sistem administratif. Ini adalah bagian dari upaya menciptakan sistem jaminan kesehatan nasional yang adil dan merata. Dalam sistem lama, perbedaan kelas menciptakan kesenjangan layanan antara peserta yang mampu membayar iuran tinggi dan peserta yang kurang mampu.
Baca Juga : Waspada Varian Baru COVID‑19: Kasus Meningkat, Protokol Kesehatan Diperketat
Melalui KRIS, pemerintah ingin memastikan bahwa semua peserta, tanpa memandang golongan, mendapat layanan rawat inap yang layak dan manusiawi. Ini adalah langkah maju menuju pemerataan akses layanan kesehatan, sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan rumah sakit.
Dampak Bagi Peserta BPJS
Perubahan sistem ini tentu menimbulkan sejumlah pertanyaan dari peserta BPJS. Salah satu kekhawatiran utama adalah apakah akan terjadi perubahan besar dalam iuran. Pemerintah belum secara resmi mengumumkan apakah iuran akan disesuaikan, namun penekanan utama tetap pada peningkatan layanan, bukan pada pembebanan biaya.
Bagi peserta, yang paling terasa adalah perubahan fasilitas ruang rawat inap. Jika sebelumnya kelas 3 memiliki 4–6 tempat tidur per kamar, maka dengan KRIS jumlah maksimal tempat tidur dalam satu ruangan akan dibatasi menjadi 4. Selain itu, standar kenyamanan dan kebersihan akan ditingkatkan untuk semua pasien tanpa terkecuali.
Tantangan dalam Implementasi KRIS
Meski bertujuan baik, implementasi KRIS tentu tidak mudah. Salah satu tantangan utama adalah kesiapan rumah sakit, terutama di daerah-daerah dengan fasilitas terbatas. Pemerintah bersama BPJS Kesehatan telah memberi waktu transisi dan pendampingan agar rumah sakit dapat melakukan penyesuaian infrastruktur dan manajemen pelayanan.
Tak hanya itu, edukasi kepada masyarakat juga penting agar peserta memahami perubahan ini bukan sebagai penghapusan hak, tetapi sebagai bentuk peningkatan mutu layanan kesehatan. Sosialisasi yang tepat akan membantu mengurangi resistensi dan menciptakan penerimaan yang lebih baik di tengah masyarakat.
Reformasi sistem BPJS Kesehatan melalui KRIS adalah langkah besar menuju sistem jaminan kesehatan yang lebih adil dan berkualitas. Mulai 30 Juni 2025, sistem kelas rawat inap yang lama akan digantikan oleh sistem yang menekankan kesetaraan dan standar layanan. Meski masih menghadapi tantangan dalam pelaksanaan, KRIS diharapkan dapat menjadi pondasi baru dalam sistem kesehatan nasional yang lebih inklusif dan bermartabat.